Review Jurnal 3 | Tugas 9 Aspek Hukum dalam Ekonomi (Softskill)

1. Judul Penelitian :

STUDI KEBUTUHAN INFORMASI PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

2. Penulis:

Rr. Sri Pancawati Martiningsih (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram)

3. Tahun Terbit : 2014

4. Latar Belakang :

Salah satu upaya untuk mewujudkan good government governance adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi tentang ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan penggunanya, yaitu Carlson (1986), Daniels and Daniels (1991) serta Yuliari (2003). Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985), Daniels and Daniels (1991), serta Mack and Ryan (2006). Selain itu, hasil audit BPK Semester II tahun 2007 menyebutkan bahwa 27,8% belum tertib dalam mengelola dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Lebih lanjut disebutkan bahwa dari 97 LKPD, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap 44 LKPD, disclaimer (ditolak) untuk 44 LPKD dan tidak wajar untuk 9 LKPD. Penyebab kondisi ini disinyalir karena sumber daya manusia yang belum kompeten, perbedaan persepsi auditor dan auditee, lemahnya sistem pengendalian intern, serta regulasi yang belum harmonis (Manao, 2008). Regulasi akuntansi pemerintah di Indonesia menggunakan referensi internasional (International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS) dengan memperhatikan praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah tidak diawali dengan riset ”kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi laporan keuangan lebih merupakan proses kajian pustaka.

5. Metode :

Populasi penelitian ini adalah masyarakat sebagai salah satu kelompok pengguna utama laporan keuangan pemerintah (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 16). Untuk mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di 33 propinsi, maka sampel diambil dari masyarakat di 10 propinsi ( lebih dari 30%) yaitu Propinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Maluku Utara. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel kumpulan (cluster sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu peneliti menyebar kuesioner secara langsung maupun melalui pos.

6. Hasil :

Hasil uji menunjukkan bahwa karakteristik responden tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan. Sedangkan karakteristik responden latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan, kinerja dan naratif.

Sumber :
http://jurnallengkap.blogspot.co.id/  18 juni 2016 22:28